Alamat

Jl. Raya Panglegur KM.4 Pamekasan

Telp./WA

+62 324 322551

Email

pasca@iainmadura.ac.id

Reaktivasi Rel Kamal–Sumenep Dinilai Strategis, Akademisi UIN Madura Ingatkan Soal Dampak Sosial

  • Diposting Oleh Admin Web Pascasarjana
  • Rabu, 4 Maret 2026
  • Dilihat 48 Kali
Bagikan ke

Pamekasan – Rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali sejumlah jalur kereta api nonaktif di Pulau Jawa mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Salah satu jalur yang menjadi sorotan adalah Kamal–Sumenep, yang masuk dalam daftar reaktivasi hingga 2030.

Kementerian Perhubungan bersama PT KAI memang tengah menyiapkan langkah untuk menghidupkan kembali beberapa jalur lama, seperti Sukabumi–Cianjur–Padalarang, Cirebon–Kadipaten, Jombang–Babat–Tuban, hingga Kalisat–Panarukan.

Dari sederet rencana tersebut, jalur Kamal–Sumenep dinilai strategis karena berpotensi memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura.

Menanggapi hal itu, Prof. Dr. H. Rudy Haryanto, MM, wakil direktur Pascasarjana UIN Madura, menyampaikan dukungannya. Dia menilai, reaktivasi rel kereta api Kamal–Sumenep dapat memberi dampak besar bagi perekonomian masyarakat.

“Saya sebagai akademisi melihat, dengan adanya reaktivasi ini pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Madura. Jembatan Suramadu yang menjadi pintu gerbang industrialisasi Madura akan semakin nyata fungsinya dengan adanya reaktivasi ini,” ujar Prof. Rudy saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, pembangunan Jembatan Suramadu sejak awal memang dimaksudkan untuk mendorong industrialisasi dan membuka akses ekonomi Madura secara lebih luas. Karena itu, pengoperasian kembali jalur kereta api menjadi langkah logis untuk melengkapi infrastruktur transportasi yang selama ini belum optimal.

Meski demikian, Prof. Rudy mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan aspek sosial di sekitar jalur lama. Dia menuturkan, sebagian besar rel dan bangunan stasiun di Madura kini telah beralih fungsi menjadi permukiman, kawasan kuliner, hingga area usaha mikro.

“Reaktivasi memang untuk menyatukan rakyat dan memperkuat perekonomian, tapi jangan sampai justru membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian, rumah, atau asetnya,” tegasnya.

Dia menyarankan agar setiap langkah reaktivasi disertai kajian cost and benefit yang matang, serta solusi relokasi yang manusiawi bagi warga terdampak. Pemerintah juga diharapkan memanfaatkan momentum ini untuk menata ulang kawasan ekonomi kecil di bekas area stasiun, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu, Prof. Rudy menyoroti pentingnya integrasi transportasi antarwilayah. Kata dia, jalur kereta api di Madura akan berfungsi optimal jika terhubung dengan moda transportasi darat lain seperti Trans Jatim. Dia bahkan mengusulkan pembangunan stasiun baru di sekitar kawasan Suramadu sebagai simpul penghubung utama antara Madura dan Surabaya.

“Kalau akses transportasi umum dari dan menuju Suramadu tetap minim, reaktivasi kereta api akan kurang efektif. Tapi kalau terintegrasi dengan Trans Jatim, ini bisa jadi solusi besar untuk kelancaran mobilitas dan perdagangan,” ungkapnya.

Terkait wacana pembangunan tol baru di Madura, Prof. Rudy menilai rencana itu kurang realistis. Selain terkendala keterbatasan lahan, proyek tol juga berisiko mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, seperti nelayan dan petani garam.

Sebaliknya, reaktivasi rel kereta api dianggap sebagai langkah paling efisien, ramah sosial, dan berkelanjutan untuk menggerakkan ekonomi daerah. Jalur ini diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus menghidupkan kembali kawasan yang selama ini sepi aktivitas ekonomi.

“Sekarang citra kereta api sudah sangat baik. Tidak ada lagi yang merasa malu naik kereta. Jadi, reaktivasi ini bukan hanya soal transportasi, tapi juga soal kebanggaan masyarakat Madura,” pungkas Prof. Rudy.

Rencana reaktivasi rel Kamal–Sumenep diharapkan menjadi babak baru pembangunan ekonomi Madura. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi, proyek ini tidak hanya menghadirkan konektivitas, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan di Pulau Garam.